Kapolri Pastikan Pengusutan Kasus Penyadapan Ilegal Berjalan Optimal

JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengapresiasi dukungan pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI terhadap langkah Polri dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), akses ilegal (illegal access), hingga dugaan tindak pidana makar yang melibatkan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri.

Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri bersama Komisi III DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Usai mengikuti rapat, Kapolri menyampaikan bahwa pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI pada prinsipnya memberikan dukungan kepada Polri, khususnya jajaran penyidik Bareskrim Polri, untuk menuntaskan pengungkapan perkara tersebut.

"Pada prinsipnya, para pimpinan Komisi III dan anggota memberikan dukungan kepada kami, Polri, kepada para penyidik Bareskrim Polri, dalam mengungkap kasus illegal access, illegal tapping, dan juga tindak pidana makar," ujar Kapolri.

Kapolri menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU. Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius mengingat dugaan penyadapan ilegal tersebut turut menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, serta elemen masyarakat.

Ia menegaskan, Polri akan terus mengoptimalkan upaya penegakan hukum untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus menindaklanjuti perhatian pimpinan negara, termasuk Presiden RI, serta berbagai tokoh politik dan tokoh masyarakat yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal.

"Untuk itu, Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Ini juga menjadi keresahan pimpinan negara, Bapak Presiden dan jajaran, serta tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban penyadapan secara ilegal," ungkapnya.

Kapolri juga meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik untuk bekerja secara optimal sehingga seluruh rangkaian perkara dapat diungkap secara tuntas dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sebelumnya, dalam Raker bersama Komisi III DPR RI, Polri turut memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan dokumen elektronik, dan akses ilegal. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta, dilakukan secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar.

Langkah tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan perbuatan dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat diungkap berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.