Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Perkuat Transformasi Digital Sistem Bantuan Penyidikan Dukung Implementasi KUHAP 2025

Jakarta – Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri melakukan transformasi digital melalui penguatan sistem pemberian bantuan penyidikan guna mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui proyek perubahan bertajuk "Transformasi Peran Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri Melalui Penguatan Sistem Pemberian Bantuan Penyidikan Guna Mendukung Implementasi KUHAP 2025". Program ini diinisiasi oleh Kasubbagbinsis Bagbanops Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, AKBP Bagas Windigo, S.I.K., sebagai bagian dari persyaratan kelulusan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI/Rajawali Tahun 2026 di Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Transformasi ini dilatarbelakangi oleh luasnya cakupan tugas Biro Korwas PPNS dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan membina sekitar 18.278 personel PPNS yang tersebar di 42 kementerian, lembaga, dan badan di seluruh Indonesia. Sementara itu, hasil Analisis Beban Kerja (ABK) menunjukkan adanya keterbatasan jumlah personel di Bagian Operasional (Bagbanops) yang harus menangani puluhan ribu output pekerjaan setiap tahunnya.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pembenahan tata kelola bantuan penyidikan, dari pola kerja konvensional dan parsial menuju sistem yang terintegrasi, transparan, berbasis data, serta akuntabel.

Dalam pelaksanaan tahap jangka pendek selama 60 hari, proyek perubahan ini telah menghasilkan sejumlah capaian strategis. Pertama, penyusunan draf Peraturan Kabareskrim (Perkabareskrim) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai tata cara pemberian bantuan penyidikan yang diselaraskan dengan ketentuan KUHAP 2025.

Kedua, pengembangan layanan digital melalui fitur bantuan penyidikan terintegrasi pada aplikasi e-PPNS Presisi. Fitur ini dirancang untuk mempermudah proses verifikasi, pelacakan dokumen, serta otorisasi tindakan hukum, khususnya terkait upaya paksa, secara real-time.

Ketiga, pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi secara daring kepada 42 kementerian, lembaga, dan badan yang menyelenggarakan fungsi PPNS. Keempat, penyediaan buku manual penggunaan sistem serta 26 judul video tutorial sebagai panduan bagi para pengguna di berbagai instansi.

Keberhasilan proyek perubahan ini juga didukung oleh komitmen pimpinan Polri, di antaranya Karokorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol. Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., selaku sponsor, serta Kabagbanops Kombes Pol. Suryo Aji, S.I.K., selaku mentor.

Selain dukungan internal Bareskrim Polri, pengembangan program ini turut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan eksternal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta kalangan akademisi.

Melalui transformasi digital tersebut, Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri berkomitmen meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Penguatan sistem bantuan penyidikan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola penyidikan yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat sejalan dengan implementasi KUHAP 2025.