Tuban.Cakrabimantara
Mengawali tahun 2026, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) Wilayah Teritorial Jawa Timur menggelar refleksi kolaboratif dan pertemuan sinergi bersama insan pers. Kegiatan ini bertujuan memperkuat relasi institusional antara gerakan masyarakat sipil dan aktor kontrol sosial dalam mengawal dinamika kebijakan publik.
Acara yang berlangsung di Kantor Sekretariat LSM GMBI Wilter Jatim, Jalan Raya Pandanagung, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Kamis (1/1/2026), menjadi momentum strategis untuk menyusun pola kerja kolaboratif yang lebih terstruktur dan berorientasi keberpihakan kepada masyarakat bawah.
Puluhan jurnalis dari media cetak dan digital yang berasal dari Kabupaten Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan turut hadir, menegaskan posisi pers sebagai mitra penting dalam penyampaian informasi publik serta pengawasan sosial.
Ketua LSM GMBI Wilter Jawa Timur, Sugeng, S.P., menegaskan bahwa pergantian tahun harus dimaknai sebagai ruang evaluasi kolektif bagi seluruh elemen yang berkomitmen pada pembangunan berkeadilan. Ia mengapresiasi kehadiran para jurnalis di tengah momentum libur awal tahun.
“Sinergi antara aktivis masyarakat dan insan pers merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Sugeng.
Respons positif disampaikan Parmin, jurnalis media daring harianmemo.com, yang menilai keterbukaan LSM GMBI sebagai langkah konstruktif dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat antara organisasi masyarakat dan pers.
Menurutnya, kolaborasi semacam ini tidak sekadar formalitas, melainkan pengakuan strategis terhadap peran pers dalam mekanisme kontrol sosial dan penguatan demokrasi di tingkat lokal.
Kegiatan tersebut ditutup dengan doa bersama serta diskusi reflektif mengenai isu-isu sosial strategis yang akan menjadi fokus pengawasan di Jawa Timur sepanjang tahun 2026, dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat harmoni antara LSM dan pers demi keadilan sosial dan supremasi hukum.(Red/tim).
